.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah Indonesia mengakomodasi ribuan warga Gaza yang cedera di Pulau Galang, Kepulauan Riau, memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Beberapa pihak menganggap kebijakan ini sebagai tindakan kemanusiaan yang layak dihargai. Namun, yang lain memperingatkan adanya kemungkinan risiko politik dan keamanan, baik di tingkat dalam negeri maupun internasional.
Rektor Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menganggap inisiatif pemerintah Indonesia dalam membantu penduduk Gaza pantas diapresiasi dari sudut pandang moral dan kemanusiaan. Namun, ia menekankan perlunya meninjau rencana ini melalui perspektif politik global.
Menurutnya, terdapat risiko bahwa kebijakan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membenarkan tujuan Israel mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk Palestina. "Ini sesuai dengan keinginan Israel agar Gaza dikosongkan dari rakyat Palestina," ujar Hikmahanto, kepada.
Berita bahwa pemerintah Indonesia bersedia menerima penduduk Gaza pertama kali muncul melalui beberapa liputan media Israel pada bulan Juli lalu.
Beberapa media melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah meminta lembaga intelijen Mossad untuk mempercepat pengungsian penduduk Gaza ke negara-negara yang dianggap bersedia menerima mereka.
Berita yang beredar menyebutkan bahwa Kepala Mossad David Barnea telah berdiskusi dengan Utusan Khusus Pemerintah Amerika Serikat, Steve Witkoff. Dalam pertemuan tersebut, Mossad diklaim meminta dukungan dari AS untuk memberikan insentif kepada Indonesia serta empat negara lain yang disebut telah menyatakan kemampuan menerima penduduk Gaza.
Beberapa minggu terakhir, media di Israel kembali melaporkan bahwa pihak Tel Aviv telah berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia mengenai rencana penampungan tersebut. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan sebagai tempat penampungan adalah Pulau Galau. Lokasi yang sebelumnya digunakan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi Vietnam pada masa 1970 hingga 1990-an.
"Jika saya membaca media di Israel, disebutkan bahwa agen Mossad David Barnea menyampaikan kepada AS bahwa Indonesia bersedia, sehingga Indonesia perlu diberi insentif," kata Prof Hikmahanto.
Ia meminta pemerintah bersikap jujur terkait laporan komunikasi dengan Israel serta dugaan insentif dalam pemindahan penduduk Gaza.
Penampungan warga Gaza
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menolak laporan media Israel yang menyatakan bahwa Indonesia telah berkomunikasi dengan Tel Aviv. "Tidak ada masalah," katanya kepada.
Menteri Luar Negeri Sugiono tidak menyangkal kemungkinan bahwa Israel tampaknya secara sengaja memanfaatkan niat baik Indonesia untuk membantu warga Gaza. "Ya, tampaknya demikian," katanya.
Menteri Luar Negeri menekankan bahwa tindakan yang dilakukan saat Presiden mengunjungi Timur Tengah beberapa waktu lalu adalah berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin Mesir, UAE, Qatar, Yordania, serta Turki. Tidak ada pembicaraan yang dilakukan dengan Israel.
Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri memastikan bahwa Indonesia akan menerima sebagian warga Gaza di tanah air. Ia menyampaikan bahwa saat ini sedang memasuki tahap awal terkait lokasi penempatan.
"Sekarang kita masih berada di tahap awal. Kemarin saya juga menyampaikan bahwa kita sedang mengevaluasi satu lokasi yang memiliki banyak pilihan tempat," ujar Sugiono kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jumat (15/8/2025).
Sugiono menyampaikan bahwa salah satu opsi yang tersedia adalah Pulang Galang di Kepulauan Riau. Namun, tetap perlu mempertimbangkan wilayah-wilayah lain yang memiliki kemampuan infrastruktur yang memadai.
Salah satu di Galang. Selanjutnya kita cari yang kemungkinan infrastrukturnya sudah tersedia, tetapi jika ternyata belum maka kita juga perlu mengevaluasi kembali, apakah jika dari awal (greenfield) membutuhkan waktu berapa lama," jelasnya.
Sugiono menekankan bahwa rencana Indonesia menerima masyarakat Gaza yang merupakan korban perang merupakan niat baik dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ini merupakan niat baik pemerintah, sebagai bentuk upaya kemanusiaan kita. Bapak Presiden juga telah mengunjungi beberapa negara di sana untuk berdiskusi dengan pemimpin negara tersebut, kita semua memahami hal ini sehingga kita ingin memberikan bantuan," tegas Eva Rianti.