- Keributan terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setelah warga menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Aksi protes yang muncul akibat kebijakan yang kontroversial mencapai puncaknya dengan bentrokan saling dorong antara Bupati Pati, Sudewo, dan seorang peserta demonstrasi, yang terekam dalam video amator dan kini menjadi viral di media sosial.
Demo besar ini diinisiasi oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai "Masyarakat Pati Bersatu" dan telah merencanakan aksi demonstrasi sejak awal Agustus 2025. Mereka memulai pengumpulan dana secara terbuka di Alun-alun Pati untuk mendukung kebutuhan logistik aksi, tetapi rencana tersebut berujung pada perselisihan dengan aparat Satpol PP.
Latar Belakang Aksi Demonstrasi dan Ketegangan dengan Pihak Berwajib
Kebijakan Pemkab Pati yang menetapkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025 mendapat penolakan kuat dari masyarakat. Masyarakat menganggap kebijakan ini memberatkan dan tidak peka terhadap kondisi ekonomi warga. Mereka membuka posko pengumpulan dana di tempat umum sebagai bagian dari persiapan aksi yang direncanakan pada 13 Agustus 2025.
Namun, posko tersebut dibongkar paksa oleh Satpol PP pada awal Agustus. Petugas juga mengamankan kotak donasi dan peralatan aksi, yang kemudian memicu ketegangan di lokasi. Warga yang tidak terima dengan penyitaan tersebut sempat mengambil kembali barang-barang mereka dan menuntut agar donasi dikembalikan.
Tidak berhenti di situ, para demonstran menuju kantor Satpol PP sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan represif tersebut. Aksi ini menjadi awal dari konflik yang lebih besar, mengingat masyarakat telah memiliki harapan tinggi terhadap gerakan kolektif yang sedang mereka kembangkan.
Simbol-simbol perlawanan muncul di tengah kerumunan, seperti pengibaran bendera bajak laut One Piece, yang berfungsi sebagai bentuk penentangan simbolis terhadap pihak yang dianggap represif.
Bupati Pati, Sudewo, dalam berbagai kesempatan telah menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut atau mengurangi kebijakan kenaikan PBB-P2 tersebut. Bahkan, ia secara terbuka mengajak siapa pun yang menentang untuk melakukan demonstrasi sebanyak apa pun, dengan menyebut angka hingga 50 ribu orang.
Pernyataan itu semakin memperburuk suasana dan memicu perasaan masyarakat. Video yang menampilkan Sudewo terlibat dalam aksi dorong-mendorong dengan peserta demonstrasi menjadi bukti bahwa ketegangan telah mencapai titik puncaknya.
Video yang beredar luas di media sosial menampilkan momen ketika Sudewo terlibat perdebatan dengan seorang warga. Aksi saling mendorong tersebut menjadi viral dan dikaitkan dengan sikap otoriter serta ketidakmauan untuk berkompromi dari sang bupati.
Banyak netizen memberikan komentar terkait kejadian tersebut, sebagian besar mengkritik sikap Sudewo yang bersifat konfrontatif, meskipun ada juga yang mengapresiasi kepastiannya. Namun, kondisi ini tetap menunjukkan betapa mendalam dan signifikannya pengaruh kebijakan fiskal terhadap stabilitas sosial masyarakat.
Bupati Sudewo Terlibat dalam Perselisihan
Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, memang terkenal sebagai tokoh yang tegas dan berani mengambil keputusan yang sering menimbulkan perdebatan. Latar belakangnya sebagai insinyur sipil serta mantan anggota DPR RI dari Partai Gerindra memberinya dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan infrastruktur dan fiskal.
Namun, kebijakan PBB-P2 yang meningkat 250 persen ini menjadi tantangan terbesar selama masa jabatannya. Meskipun tujuannya adalah meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan, kebijakan ini justru memicu respon yang sangat keras dari masyarakat.
Sudewo mengatakan bahwa pendapatan PBB Pati sebelumnya jauh lebih rendah dibanding kabupaten lain yang memiliki potensi lebih kecil, dan kebijakan ini diperlukan agar dapat mengejar ketinggalan dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.
Namun penolakan masyarakat terhadap logika tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan sosialisasi kebijakan belum mencapai seluruh lapisan masyarakat. Banyak orang merasa langkah tersebut terlalu keras dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi warga yang masih belum stabil setelah pandemi serta tekanan ekonomi global.
Protes yang sedang berlangsung saat ini dapat menjadi cerminan mengenai kepentingan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat.
Sudewo tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk berkompromi. Ia tetap mempertahankan pendiriannya, meskipun ribuan warga turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan mereka.
Di sisi lain, masyarakat mulai memperhatikan pendekatan komunikasi pemerintah setempat yang dianggap tidak manusiawi dan terlalu otoriter. Jika konflik ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada ketenangan sosial dan politik di Kabupaten Pati.
Kekacauan yang terjadi di Pati menunjukkan besarnya tekanan sosial akibat kebijakan publik yang dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat. Peristiwa ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah perlu lebih cerdas dan terbuka dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas. Bupati Sudewo kini berada di titik penting: apakah ia akan tetap bersikeras atau mulai membuka ruang diskusi dengan masyarakat?***