
Liputan Jurnalis Tribunecirebon.com, Eki Yulianto
TRIBUNECIREBON.COM, CIREBON-Warga dari Kelurahan Pegambiran, Kota Cirebon, tidak hanya menyampaikan keluhan mengenai jalan lingkungan yang rusak.
Terdapat permasalahan yang lebih rumit dan tidak terlihat jelas, yaitu saluran air di bawah Jalan Ahmad Yani yang tersumbat dan sempit secara signifikan.
Isu ini kini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Cirebon.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyatakan bahwa penanganan saluran air tersebut kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan akan dikerjakan melalui anggaran perubahan tahun ini.
Isu ini telah kami persiapkan sejak beberapa bulan yang lalu.
"Termasuk untuk penerangan jalan dan saluran di jalan nasional, sudah ada komunikasi dengan Kementerian Perhubungan," kata Edo saat dimintai konfirmasi kembali, Minggu (3/8/2025).
Kesulitan dalam mengelola saluran ini disebabkan oleh posisinya yang berada langsung di bawah jalan nasional.
Maknanya, Pemerintah Kota tidak dapat bertindak sendiri, karena harus melibatkan kementerian yang relevan dan mempertimbangkan wewenang dari berbagai lembaga.
Edo menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima, lebar saluran air yang sebelumnya mencapai dua meter kini hanya tersisa sekitar 30 sentimeter di bagian akhir aliran.
"Penyempitannya sangat mencolok. Di permukaan saluran juga terdapat kabel utilitas dan jaringan lain yang menghambat aliran air. Hal ini memperparah penyumbatan," katanya.
Meskipun Dinas PUPR Kota Cirebon telah menyiapkan alat berat untuk pengerjaan, kondisi tanah di sekitar lokasi belum memadai untuk mendukung kegiatan yang intensif.
"Tanah di sana belum cukup kokoh untuk menopang peralatan berat, sehingga kami masih mencari cara terbaik agar pekerjaan tetap dapat dilakukan tanpa risiko ambles," ujarnya.
Isu saluran air bukanlah satu-satunya keluhan yang disampaikan oleh warga melalui forum Sapa Warga, yang diadakan tidak lama ini.
Edo mencatat, terdapat pula permintaan pembangunan fasilitas umum untuk mandi, cuci, dan buang air besar (MCK), serta perbaikan jalan di lingkungan sekitar.
Namun, pengembangan MCK bersama masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan.
Kita membutuhkan lokasi yang jelas. Jika lahan belum tersedia, maka tidak bisa dibangun.
"Tetapi permintaan masyarakat telah kami catat dan masuk dalam skema tahun ini," katanya.
Ia berharap seluruh pekerjaan yang telah direncanakan dalam anggaran perubahan dapat dilaksanakan secara bersamaan setelah pembahasan anggaran selesai di tingkat daerah.
Selanjutnya, Edo menegaskan bahwa program Sapa Warga akan terus diadakan di seluruh kelurahan secara bergilir, sebagai wujud pendekatan partisipatif dan responsif dari pemerintah daerah.
"Melalui program ini, kami berharap memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan secara tepat sasaran," katanya.