, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)menjelaskan alasan hanya mampu melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang semester I 2025 karena pelaku kejahatan lebih cerdas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers kinerja semester I.KPK, Rabu (6/8/2025). Operasi tangkap tangan KPK dalam enam bulan terakhir hanya terjadi di sekitar Sumatra. Namun, KPK belum menemukan perkara baru di Jakarta dan Jawa.
"Pasti pelakunya lebih cerdas," katanya, Kamis (7/8/2025)
Karena, menurutnya, media yang digunakan oleh pelaku tindak pidanakorupsiuntuk berkomunikasi tidak sama dengan masyarakat umum, di mana mereka memanfaatkan alat-alat yang sulit diintai.
"Mungkin nanti komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berencana melakukan tindak pidana korupsi tidak menggunakan media-media yang bisa disadap. Jadi, hal itu memang menjadi kendala," katanya.
Selanjutnya, dua kasus OTT yang dimaksud adalah perkara proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), serta kasus suap terkait pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta pemeliharaan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatra Utara.
Selanjutnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa dalam proses penyidikan diperlukan informasi dan data yang kuat hingga akhirnya petugas melakukan tindakan. Petugas tidak mungkin menerima informasi tanpa adanya verifikasi berkala.
"Namun sekali lagi, segala sesuatu bergantung pada informasi pertama, kemudian didukung oleh data. Dari sana selanjutnya dilakukan penyelidikan, kegiatan dan sebagainya," jelasnya.
Dari segi internal KPK, Setyo menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyerah dalam mengungkap kasus korupsi. Meskipun, menurutnya, pengungkapan kasus bergantung pada informasi yang diterima oleh petugas.
"Waktunya juga cukup ya, pastinya bisa lambat atau cepat tergantung informasi yang kami peroleh," ujarnya.
Ia berharap kasus korupsi semakin menurun dan sikap anti-korupsi terus berkembang di tengah masyarakat, serta meminta kepada bawahannya untuk fokus dalam memberantas tindakan korupsi.