, BEKASIAnggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik keberadaan tiga sekolah dasar negeri (SDN) yang terkena dampak proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, yang belum juga dipindahkan.
Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan (proyek Tol Japek II Selatan) telah diatur bersama dengan dana pemindahan kawasan di sekitar area proyek, termasuk tiga SDN.
Karena selama bertahun-tahun tidak ada kejelasan terkait nasib ketiga sekolah tersebut, Rieke Diah Pitaloka mengajukan pertanyaan mengenai aliran dana relokasi proyek Tol Japek II Selatan.
"Yang jadi pertanyaan, di mana uangnya untuk relokasi? Proyek sudah berjalan sejak 2021, namun sekolah belum juga direlokasi," tegas Rieke.
Tidak heran, Rieke yang merupakan salah satu anggota PDIP ini juga mengira ada tindakan korupsi terhadap dana relokasi tiga SDN di Setu Bekasi.
Dugaan ini muncul dari tiga sekolah, yaitu SDN Burangkeng 03, SDN Burangkeng 04, dan SDN Ciledug 03, yang belum juga dipindahkan meskipun proyek telah berlangsung selama dua tahun.
"Jika seperti ini, ada indikasi kuat adanya korupsi dana pemindahan. Saya tidak menuduh, tapi ada indikasi yang sangat kuat. Ini tidak masuk akal," kata Rieke dalam rapat dengar pendapat (RDP) di SDN Burangkeng 03, Selasa (5/8/2025).
Rieke meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan serius terkait dugaan penyimpangan dana relokasi.
"Presiden Prabowo berharap ada perhatian terhadap proyek strategis nasional yang anggarannya telah dialokasikan oleh negara, dengan bukti bahwa proyek tersebut sudah berjalan," kata dia.
"Di sana terdapat dana relokasi, dana perbaikan fasilitas untuk negara yang terkena dampak, mohon ungkap, selidiki secara menyeluruh, dan tangkap," tegas Rieke.
Selain itu, Rieke juga mengharapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang agar memperhatikan nasib tiga sekolah tersebut.
"Tadi saya telah berkomunikasi dengan Pak KDM mengenai pemberian dukungan penuh, kita berjuang bersama Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Bekasi," ujarnya.
Tunggu Pemkab sediakan lahannya
Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Burangkeng 04, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjepit oleh proyek Tol Jakarta-Cikampek II A Setu-Sukaragam.
Atas hal itu, Kepala Proyek Japek Selatan Paket IIA, Eko Budi Siswandimenyatakan bahwa pelaksanaan proyek Tol Japek Selatan Paket 2A akan dimulai pada September 2023.
Pada saat itu, proyek belum sepenuhnya siap untuk kesiapan lahan.
Namun, karena ini merupakan proyek strategis nasional (PSN), maka prosesnya dilakukan secara bersamaan antara persiapan lahan dan pembangunan.
Diinginkan bahwa saat proses konstruksi berlangsung, penyelesaian lahan juga dapat selesai. Namun ketika mencapai posisi pada Mei 2024 terkait dengan sifat khusus ini belum ada perkembangan pada waktu itu," kataEko Budi Siswandisaat diwawancarai pada Jumat (25/7/2025).
Ia melanjutkan, mengingat tidak ada perkembangan terkait lahan pengganti sekolah tersebut, pihak proyek mengambil inisiatif mencari langkah-langkah agar tetap dapat memperoleh kemajuan dalam pekerjaan meskipun lahan masih dalam proses di P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lahan.
Eko Budi Siswandi menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak sekolah serta Pemerintah Kabupaten Bekasi agar proses pembangunan tetap berlangsung meskipun sekolah belum dipindahkan.
"Kami mengirimkan surat dengan jaminan K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Perlindungan Lingkungan) yang telah disetujui oleh Pemkab Bekasi," katanya.
Selanjutnya, Eko menjelaskan, pekerjaannya tidak hanya terbatas pada fondasi, kolom, dan pier.
Mereka berusaha mengurangi dampak yang terjadi selama proses pekerjaan di lokasi tersebut.
Bahkan, proses pembangunannya juga memanfaatkan bore pile tanpa menggunakan paku bumi atau pancang.
"Dan selesai pada November 2024, sehingga setelah itu hingga saat ini tidak ada lagi pekerjaan hingga menunggu penyelesaian proses relokasi sekolah," katanya.
Eko Budi Siswandi mengatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait persiapan lahan untuk pemindahan sekolah.
Ia hanya menunggu kesiapan lahan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta prosesnya di P2T dan PPK lahan.
"Kami belum dapat melaksanakan jika lahan belum tersedia dan belum ada proses pengosongan, yang lama belum dibayar sedangkan yang baru juga belum dibayar, sehingga kita belum bisa memasuki pembangunan sekolahnya," katanya.
Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) terlambat dalam proses pemindahan bangunan sekolah yang terkena dampak proyek ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan atau Japek II.
Karena rencana pemindahan ke lokasi baru telah dilakukan satu tahun yang lalu. Namun hingga kini masih belum terealisasi.
Kepala Dinas Perumahan, Wilayah Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, menyampaikan bahwa pencarian lahan pengganti sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik).
Hal tersebut didasarkan pada hasil rapat tahun lalu.
"Setahun yang lalu telah dibahas dan diadakan rapat, hasilnya Disdik yang bertanggung jawab mencari lokasi lahan pengganti. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Disdik terkait penilaian lokasi dari tiga lokasi yang telah diajukan," ujar Chaidir kepada awak media pada Jumat (25/7/2025).
Ia mengakui pihaknya telah beberapa kali memberi peringatan kepada Dinas Pendidikan untuk segera melakukan proses penentuan lahan. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
"Kami telah memberi peringatan secara lisan kepada Disdik, karena kasihan sekolah tersebut," katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap pencarian lokasi lahan pengganti.
"Kami masih menentukan lokasi yang akan dibangun sekolah pengganti," katanya.
Marga sebagai pengelola proyek jalan tol.
"Maka nanti yang bangun adalah pihak Jasa Marga," ujar Imam.
Sudah ada dua lokasi
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengatakan bahwa sudah terdapat dua lokasi lahan yang diajukan sebagai tempat relokasi SDN Burangkeng 04.
Menurutnya, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BPKAD dan pihak sekolah akan melakukan survei terhadap dua lahan tersebut untuk mengevaluasi kesesuaiannya, mulai dari luas tanah hingga aksesibilitas.
"Jika memang memenuhi kriteria, seperti luas dan akses jalan, maka akan disetujui. Jika sebelumnya terdapat bangunan sekolah, maka akan dibangun kembali dengan struktur yang baru," ujar Hudaya.
Ia menyampaikan bahwa proses saat ini masih berada pada tahap usulan dan belum mencapai tahap penentuan lahan yang pasti.
Pemindahan juga harus sesuai dengan nilai bangunan lama, dan pihak Jasa Marga akan membangun kembali sekolah di lokasi yang ditentukan.
"Dari dua usulan ini, nanti akan bersama-sama dengan Jasa Marga menentukan mana yang lebih sesuai. Jika ada bangunan, nanti akan dibangun kembali," tambahnya.
Hudaya menegaskan bahwa proses pemindahan juga melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam menentukan nilai aset sekolah secara mandiri.
Namun sampai saat ini, pihaknya masih menantikan tindak lanjut dari pengajuan dua lahan tersebut.
"Mengharapkan tindakan lebih lanjut terkait usulan tersebut," katanya.
Ia mengatakan bahwa kelambatan proses pemindahan disebabkan oleh status kepala sekolah yang masih sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Meski demikian, kondisi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SDN Burangkeng 04 dianggap sangat mendesak dan menimbulkan kekhawatiran bagi guru serta siswa.
"Saya melihat anak-anaknya bersekolah dalam rangka proyek tersebut. Kita coba lakukan upaya, nanti saya akan menghubungi kabid untuk berkoordinasi mengenai kendala yang ada, misalnya terkait kepala sekolah yang masih menjabat sementara. Apakah memang tidak mungkin sama sekali atau bagaimana cara agar tidak sampai terlambat," tegas Hudaya.
(Sumber : Kompas.com/)
Baca berita lainnya di Google News
Ikuti saluran TRIBUN BEKASI di WhatsApp
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rieke Mengatakan Ada Penyimpangan Dana Relokasi Tiga SDN Bekasi Akibat Proyek Tol.