, Jakarta- Dosen komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyatakan adanya fenomena pengibaranbendera One Piecemendekati perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap beberapa kebijakan pemerintah.
Laki-laki yang dikenal dengan nama Hensa ini menganggap, masyarakat mengibarkan bendera yang disebut Jolly Roger sebagai bentuk penyampaian protes terhadap kebijakan pemerintah seperti wacanapajakamplop pernikahan hingga transfer data pribadi ke Amerika Serikat. Ia menganggap penggunaan simbol-simbol asing lebih dianggap aman dibandingkan simbol lokal yang rentan disalahpahami.
"Maka jika menggunakan komik dari Indonesia, sangat mungkin mendekatkan diri, nanti mereka juga takut akan diapa-apakan, terkena Undang-undang ITE atau yang lainnya, jadi lebih baik ambil ceritanya yang dari Jepang saja," ujar Hensa dalam pernyataannya, 4 Agustus 2025.
Hensa mengapresiasi tanggapan terakhir tokoh politik seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang memandang pengibaran bendera Jolly Roger sebagai bentuk ekspresi biasa tanpa menyebabkan perpecahan. Menurutnya, pesan Dasco agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat penggemar One Piece atau sering disebut Nakama sudah tepat.
"Pesanannya Bang Dasco sudah tepat. Jadi dia bilang awalnya memang jangan seperti itu, namun kemudian melanjutkan dengan mengatakan agar jangan dibentur-benturkan karena ini hanya bentuk ekspresi. Bahkan dia menyebutkan bahwa keluarganya di lingkungannya juga ada Nakama," kata Hensa.
Hensa juga menyebut teori revolusi keempat, di mana kepentingan pribadi kini lebih dominan dibandingkan isu sosial. Masyarakat, menurutnya, masih memahami batas ekspresi dengan meletakkan bendera Merah Putih di atas simbol-simbol lain.
"Saya yakin masyarakat memahami batasannya, mereka tahu mana yang manga dan mana yang nyata, oleh karena itu bendera Jolly Roger dipasang di bawah Merah Putih sesuai pesan Gus Dur mengenai kebebasan berekspresi," ujar Hensa.
Pemerintah harus menyadari bahwa pengibaran bendera Jolly Roger mencerminkan perasaan protes masyarakat terhadap kebijakan yang tidak tepat. Hensa menilai bahwa komunikasi pemerintah yang buruk memperburuk ketidakpuasan. Ia juga menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon seharusnya merasa tersinggung dengan penggunaan bendera One Piece.
Ia menyoroti ketidakterlibatan yang cukup besar terhadap budaya lokal, sehingga simbol asing seperti Jolly Roger menjadi alat ekspresi. Menurut Hensa, Menteri Kebudayaan seharusnya mempertanyakan mengapa budaya pop Jepang mampu menyampaikan kecemasan politik di Indonesia.
"Jadi ini bentuk protes yang dibuat dengan cara menghibur, lalu dekat dengan masyarakat karena kebijakan-kebijakan seperti pajak amplop hajatan atau wacana WA berbayar membuat masyarakat merasa heran," kata Hensa.
Sebelumnya, Fadli Zon mengajak masyarakat lebih memprioritaskan mengibarkan bendera Merah Putih daripada bendera One Piece.
"Ya, saya rasa kita harus fokus pada hal ini, kita merayakan Indonesia merdeka, jadi bendera kita harus menjadi yang utama," ujar Fadli Zon setelah membuka Gita Bahana Nusantara di Kinasih Resort, Kawasan Tapos, Depok, Minggu, 3 Agustus 2025.
Menurut Hensa, pemerintah seharusnya menanggapi peristiwa ini secara cerdas, misalnya dengan menerima ekspresi tersebut dapat membantu memperjelas keinginan masyarakat.
Hensa mengatakan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah seiring munculnya fenomena bendera One Piece. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan komunikasinya. Kedua, pemerintah harus memastikan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar konsisten, jangan hanya diuji coba saja.
Jika kebijakan belum stabil, sebaiknya jangan berkata terlebih dahulu. Jangan setiap pejabattesting the water"Orang-orang marah, lama-lama lelah dites terus," kata Hensa.