Kemendagri Tekankan SP2D Online Bisa Ringankan Beban Administrasi OPD

Kemendagri Tekankan SP2D Online Bisa Ringankan Beban Administrasi OPD

- Upaya digitalisasi tata kelola keuangan daerah kembali diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Tes Operasional (TO) penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online berbasis aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, bertempat di Ruang Rapat Utama I (Rupatama I) Kantor Bupati Lotim, Selasa 26 Agustus 2025.

Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. Peserta kegiatan berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdiri dari bendahara dan operator yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam paparannya, tenaga ahli Pusdatin Kemendagri, Irma Widiyanti, menyampaikan harapannya agar peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, penguasaan terhadap sistem SP2D Online sangat penting karena dapat mempermudah kerja tim keuangan di masing-masing OPD.

“Dengan basis online, proses kerja menjadi lebih cepat, beban administrasi berkurang, dan akurasi data semakin tinggi. Hal ini tentu akan berdampak positif pada efektivitas pengelolaan anggaran daerah,” jelasnya.

Irma menegaskan bahwa sistem digital ini akan membantu pemerintah daerah tidak hanya dalam aspek teknis pencairan dana, tetapi juga dalam penyusunan laporan yang lebih transparan dan mudah diaudit. Dengan begitu, pengelolaan keuangan daerah akan lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip good governance.

Sejalan dengan itu, perwakilan Bank NTB Syariah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan. Penerapan SP2D Online dinilai sebagai langkah maju yang akan memperkuat integrasi sistem keuangan daerah dengan perbankan, sehingga alur pencairan dana menjadi lebih tertib, aman, dan tepat waktu.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur yang menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung transformasi digital di bidang keuangan. Menurutnya, keterlibatan aktif bendahara dan operator OPD sangat menentukan keberhasilan penerapan sistem SP2D Online di Lombok Timur.

Dengan adanya bimbingan teknis ini, Pemkab Lotim berharap seluruh jajaran keuangan daerah dapat memahami dan menerapkan SP2D Online secara maksimal. Penerapan teknologi informasi di bidang keuangan diyakini akan menjadi fondasi penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Melalui langkah ini, Lombok Timur menunjukkan komitmennya sebagai daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus berupaya menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan modern.***

*

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama

Comments