, JAKARTA — Sekitar 300.000 ton persediaan beras yang disimpan di gudang Bulog berisiko rusak hingga tidak bisa dikonsumsi atau harus dibuang. Keadaan ini seperti yang diungkapkan oleh Ombudsman RI.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa situasi ini berisiko menyebabkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun.
"Estimasi kerugiannya, ini hanya perhitungan kasar saja, bisa mencapai Rp4 triliun," ujar Yeka kepada Bisnis, Selasa (2/9/2025).
Ombudsman mengatakan bahwa jumlah 300.000 ton beras tersebut diduga tidak hanya berasal dari stok beras impor, tetapi juga dari gabah.at any quality yang diserap Bulog.
Khusus untuk beras impor, Yeka mengatakan bahwa stok yang tersisa merupakan hasil impor terakhir yang dilakukan tahun lalu, yaitu pada bulan Juni— Juli 2024. Ia menyampaikan bahwa Ombudsman sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Ia juga menyesali kondisi persediaan beras yang terancam rusak ini terjadi di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Selain itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pihaknya mendorong pemerintah melalui Perum Bulog agar segera mengambil langkah nyata terkait penyaluran beras, termasuk menentukan secara jelas jumlah beras yang masuk kategori limbah.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa stok beras lama yang masih layak bisa dihasilkan kembali, salah satunya dengan cara mencampurkannya dengan beras impor berkualitas tinggi.
Jadi sejak saat ini seharusnya Bulog sudah memisahkan mana yang benar-benardisposal stock"Yang mana yang bisa diproduksi kembali," tegas Yeka.
Sebelumnya, Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), memprediksi lebih dari 100.000 ton beras berisiko mengalami pembuangan pada tahun ini. Keadaan ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara hingga Rp1,2 triliun.
Andreas menyebutkan bahwa saat ini Perum Bulog sedang menghadapi tantangan besar terkait persediaan beras. Menurutnya, sebanyak 100.000 ton beras disposal tersebut berasal dari beras impor yang tersisa dari tahun lalu serta gabah yang telah dibeli oleh Perum Bulog.
Karena, menurutnya, para penggilingan beras melaporkan bahwa gudang cabang Bulog penuh dengan tumpukan beras. Ia khawatir tumpukan beras tersebut justru akan merugikan negara.
"Maka, hati-hati pemerintah. Jika 100.000 ton [beras disposal] saja, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun. Harus diingat hal itu," ujar Andreas dalam Diskusi Publik dengan tema Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Kondisi Stok Beras
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan baik, sambil menekankan bahwa pengelolaan stok dilakukan secara berkala.
"Bagus [keadaannya], nanti rekan-rekan media akan kami ajak melihat ke gudang, agar dapat melihat kondisi beras kami serta cara perawatannya, baik perawatan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester," ujar Rizal kepada wartawan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).
Mengenai masih adanya persediaan beras impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal menyatakan bahwa proses pendistribusian terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, beras tersebut merupakan bagian dari distribusi program bantuan pangan yang telah diberikan kepada masyarakat hingga bulan Juli 2025.
Saat ini, Rizal menyampaikan bahwa penyaluran beras bantuan pangan dari pemerintah telah mencapai 99%, sementara 1% sisanya ditujukan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Khususnya di tiga daerah tersebut, termasuk wilayah-wilayah yang rentan konflik seperti di Pegunungan Papua dan sebagainya. Ini juga sedang kami usahakan melalui satuan tugas yang ada di lapangan," ujar perwira TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan program gerakan makanan terjangkau di 214 kabupaten/kota di seluruh negeri. Program ini dipastikan berlangsung terus-menerus seiring dengan pengelolaan persediaan beras yang dilakukan oleh Bulog.
Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan akan melakukan berbagai langkah untuk menjaga kualitas beras serta meningkatkan pola pendistribusian bahan pangan pokok ini.
Amran mengatakan bahwa upaya menjaga kualitas beras nasional terus dilakukan oleh Perum Bulog sejak proses pengadaan gabah dari para petani.
"Kita perbaikan mulai dari penyerapan. Bahan bakarnya, penyimpanannya kita tingkatkan. Selanjutnya distribusinya," ujar Amran kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).
Mengenai proses pendistribusian beras, Amran menyebutkan bahwa perbaikan terjadi mulai dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan guna mewujudkan swasembada pangan yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Amran mengatakan, produksi beras nasional hingga September 2025 diperkirakan mengalami kelebihan sebesar 4,86 juta ton, dengan persediaan beras di Perum Bulog yang dilaporkan mencapai 4,2 juta ton.
Menurutnya, angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah. Ia kemudian menyampaikan bahwa sejak Januari 2025, Indonesia menghentikan impor beras. Hal ini memengaruhi harga beras global yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.
Distribusi Lambat
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak Bulog untuk mempercepat distribusi beras. Mengingat realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.
Kepala Departemen Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis mengatakan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran sebesar 1,5 juta ton pada tahun ini.
"Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 hingga tanggal 1 September dengan jumlah total penyaluran mencapai 303.187 ton atau setara 20,21%," ujar Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kementerian Dalam Negeri melalui sambungan telekonferensi, Selasa (2/9/2025).
Untuk mengikuti langkah tersebut, Nita mengajak Perum Bulog dan pihak terkait lainnya untuk menerapkan strategi percepatan pendistribusian beras SPHP.
Strategi pertama, Bapanas mendorong peningkatan jumlah saluran distribusi beras SPHP, baik di pasar tradisional maupun toko modern di seluruh wilayah yang mencakup.
Strategi kedua adalah mempercepat program pergerakan pangan terjangkau di seluruh wilayah dengan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya.
"Yang ketiga, mempercepat proses verifikasi mitra penyalur beras SPHP dari Perum Bulog dapat didukung oleh Dinas Pangan atau Perdagangan serta Satgas Pangan," katanya.
Strategi berikutnya yaitu pendampingan dan pemberian pemahaman kepada mitra penyalur beras SPHP, khususnya mengenai aplikasi Klik SPHP.
Terakhir, dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana dan prasarana kendaraan serta sumber daya manusia, Bapanas mendorong Perum Bulog untuk bekerja sama dengan pihak ekspedisi dalam pendistribusian beras SPHP kepada mitra penyalur.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan Perum Bulog segera mempercepat penyaluran beras SPHP hingga ke tingkat desa.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyatakan bahwa percepatan diperlukan karena jumlah pasar di tingkat desa sangat banyak. Di sisi lain, menurutnya, para pengelola Bulog yang berada di setiap daerah sangat terbatas.
Saya menerima laporan dari wilayah, PIC [person in charge] jumlahnya tidak banyak dari Bulog. Sementara pasar kita banyak," kata Tomsi.