-- Kerumunan orang memenuhi gerbang depan Kantor Bupati Pati dalam aksi protes yang besar, Rabu (13/8/2025).
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa dari berbagai kelompok meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena beberapa kebijakannya dianggap menimbulkan kontroversi dan tidak pro terhadap kepentingan masyarakat.
Di dalam video yang diunggah ke akun YouTube Tribun Jateng, terlihat kerumunan mulai berkumpul di depan Kantor Bupati Pati sejak pukul 08.20 WIB.
Mereka berteriak agar Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari posisinya.
Terlihat adanya pidato dari perwakilan kelompok dan aliansi masyarakat yang berada di atas truk besar yang sedang terparkir di depan kantor Bupati Pati.
Dulu, Bupati Pati, Sudewo, dikritik oleh warga karena rencana menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Setelah menimbulkan kontroversi, Sudewo secara resmi menarik kembali kebijakannya tersebut.
Kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebelumnya mendapat perlawanan dari kalangan masyarakat.
Sudewo, yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030, mendapatkan perhatian tajam karena aturan yang kontroversial yang ia keluarkan.
Meskipun kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dibatalkan, demonstrasi besar yang direncanakan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, tetap akan dilaksanakan.
Beberapa kelompok telah mengumumkan mundur dari rencana aksi, termasuk Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) yang dipimpin oleh Cahya Basuki dan Aliansi Santri untuk Demokrasi (Aspirasi).
Namun, Koordinator Pengumpulan Dana Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa kelompoknya tetap akan turun ke jalan.
Menurutnya, aksi demonstrasi ini menjadi jawaban terhadap pernyataan Sudewo yang sebelumnya pernah mengajak 50.000 warga untuk melakukan unjuk rasa.
Teguh juga menyampaikan bahwa tuntutan mereka kini tidak hanya terbatas pada pajak bumi dan bangunan, tetapi meminta Sudewo mundur dari posisinya.
"Kami tidak mengganti tuntutan. Yang kami pertanyakan sejak awal bukan hanya PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena itulah yang menjadi penghubung kami. Korbanya mencakup seluruh warga Pati," ujar Teguh, dilansir dari TribunJateng.com.
Di antaranya adalah kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang menyebabkan banyak guru honorer tidak bekerja, hingga pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan mantan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi.
"Khususnya dampak kebijakan Pak Sudewo seperti lima hari sekolah. Ada pengelompokan ulang sekolah. Pasti ada pengaruhnya terhadap guru honorer jika dua sekolah digabung menjadi satu, pasti ada guru yang tidak bisa bertugas sebagai guru," katanya, Selasa (12/8).
"Kemudian muncul keluhan mengenai efisiensi Rumah Sakit Soewondo, ternyata mereka yang lama dikeluarkan tanpa pesangon, tanpa bantuan. Selanjutnya dia merekrut pegawai baru dengan alasan meningkatkan kualitas layanan," tambah Teguh.
Oleh karena itu, kata Tegug, aksi hari ini dilakukan karena masyarakat sudah merasa kecewa terhadap kebijakan Bupati Sudewo.
Sementara Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein, dalam pidatonya mengharapkan Bupati Pati, Sudewo, untuk ikhlas dan tulus meninggalkan posisinya.
"Terima kasih kepada masyarakat Pati yang sangat antusias," ujar Husein saat menyampaikan pidatonya di depan kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).
"Hari ini Bupati Sudewo harus mundur. Bupati harus mundur," teriaknya.
Warga lain yang berpidato mengatakan bahwa para peserta yang hadir merupakan masyarakat dari lapisan bawah.
Menurutnya, kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit. Namun Bupati Pati, Sudewo mengambil kebijakan yang memberatkan rakyatnya.
"Cinta damai. Bumi meminta tani. Kami dari kalangan bawah bukan lahir dari keluarga kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan dan kerendahan hati untuk mundur," katanya dari atas truk.
Polda Jateng Amankan
Merespons rencana aksi unjuk rasa tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) akan menyiagakan personel tambahan guna membantu proses pengamanan. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto.
Ya, kami melakukan cadangan Polresta Pati dengan mengirimkan personel ke sana melalui BKO (Bawah Kendali Operasi), katanya pada Senin (11/8/2025).
Meskipun belum menyebutkan jumlah pasti personel yang dikerahkan, Artanto mengatakan bahwa bantuan akan datang dari beberapa polres sekitar.
"Jelas ada bantuan personel dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Demak, Polres Kudus diikuti Blora dan Jepara," katanya.
Selain itu, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Jawa Tengah juga akan mengirimkan 2.684 personel gabungan untuk menjaga aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (13/8/2025).
Demonstrasi penolakan terhadap Bupati Sudewo dimanfaatkan oleh ratusan mantan karyawan honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati.
Mereka yang tergabung dalam kelompok Korban PHK BLUD RSUD Soewondo menyatakan kehilangan pekerjaan karena kebijakan politik Sudewo yang melakukan pengurangan jumlah pegawai.
Ruha, salah satu wakil dari para korban pemutusan hubungan kerja, menyampaikan rasa kekecewaannya.
Ia mengakui dipecat tanpa mendapatkan kompensasi apa pun setelah bekerja selama beberapa dekade.
"Saya telah bekerja selama 20 tahun di RSUD Soewondo Pati, namun saya dipecat melalui surat pemberhentian kerja, tanpa adanya pesangon, tanpa pengalihan pekerjaan, tanpa penghargaan, dan tanpa apa pun," ujar Ruha.
Ia menyampaikan bahwa terdapat 220 pegawai kontrak yang menjadi korban pengurangan jumlah pegawai.
Mereka dinyatakan gagal dalam uji seleksi "karyawan kontrak menjadi karyawan tetap" pada April 2025.
Ruha mengklaim bahwa proses ujian tersebut penuh dengan kecurangan dan tidak terbuka.
"Bagi saya ujian tersebut tidak adil, karena saat pengumuman hasil ujian, tidak jelas nilai atau poinnya. Hanya terdapat nama dan keterangan lulus atau tidak lulus," ujarnya.
Bahkan, Ruha mengungkapkan bahwa ada peserta yang terbukti melakukan kecurangan tetapi justru dinyatakan lulus dalam seleksi.
"Waktu itu ujian menguji kemampuan mengingat. Seharusnya tidak boleh menulis apa pun, tetapi dia menulis. Diketahui oleh pengawas, jawabannya diambil dan dicatat dalam berita acara, namun dia justru lulus," katanya.
Oleh karena itu, Ruha dan rekan-rekannya meminta agar mereka diangkat kembali bekerja atau Bupati Sudewo harus mundur dari jabatannya.
"Maka di sini kami meminta untuk kembali bekerja di RSUD. Jika tidak, turunkan Pak Bupati. Kami 220 orang yang di-PHK ini, insya Allah aksi pada tanggal 13 akan hadir semua. Bahkan yang masih aktif bekerja, meskipun TMT-nya belum tiba, mereka nanti akan menyisihkan waktunya untuk ikut serta," katanya.
Arus Lalin
Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pati, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menyampaikan bahwa pengalihan lalu lintas akan diberlakukan di wilayah sekitar Alun-alun Pati. Termasuk di Jalan Tondonegoro, Jalan R.A. Kartini, Jalan Kyai Saleh, Jalan Rogowongso, Simpang 4 Kalinyar, Jalan Setia Budi, Jalan Pemuda, Jalan Raya Pati, hingga Simpang 3 Taruna Motor.
"Kami mengajak masyarakat Kabupaten Pati serta pengendara dari luar wilayah untuk sementara waktu menghindari jalan di sekitar Alun-alun Pati," ujar Riki dalam keterangan resmi yang diberikan kepada para wartawan, Rabu (13/8/2025).
Ia menyampaikan bahwa pengalihan lalu lintas mulai berlaku pukul 07.00 WIB. Pengalihan lalu lintas akan berlangsung hingga aksi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu selesai disampaikan.
"Sampai kegiatan penyampaian aspirasi selesai dilakukan," katanya.
Riki menyatakan bahwa pengaturan lalu lintas ini bertujuan untuk menghindari kemacetan dan memastikan keselamatan serta ketertiban lalu lintas selama kegiatan berlangsung.
Daftar Kebijakan yang Disengketakan oleh Bupati Sudewo
1. Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 Persen
2. Mengubah Aturan Hari Sekolah. Dengan kebijakan lima hari sekolah yang sebelumnya enam hari. Namun durasi jam sekolah semakin bertambah panjang.
3. Pengelompokan kembali sekolah yang menyebabkan banyak guru honorer tidak bekerja
4. Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 220 karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi
5. Membubarkan Posko Pengumpulan Sumbangan untuk Aksi Demonstrasi di Pati. Kegiatan penggalangan dana sempat memicu ketegangan ketika Pemerintah Kabupaten Pati menyita beberapa barang yang terkumpul.
6. Menghadapi Aksi Protes Warga Menolak Kenaikan PBB. Warga Pati berencana melakukan aksi demonstrasi menentang kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen, dengan ribuan penduduk Pati, termasuk para santri, diperkirakan akan turun ke jalan pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. Merespons rencana aksi tersebut, Sudewo justru mengajak masyarakat Pati untuk menggelar demonstrasi yang lebih besar dalam menolak kenaikan tarif PBB. Sudewo menyatakan bahwa dia tidak takut meskipun di demo oleh puluhan ribu warga.
Baca berita lainnya diGoogle News dan WhatsApp