KORAN-PIKIRAN RAKYAT -Tanggal 19 Agustus 2025 menjadi perayaan hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat. Tingginya jumlah penduduk Jabar tidak dapat dipisahkan dari berbagai tantangan, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Isu ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dalam mewujudkan visi Jabar Istimewa.Pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat mencapai 6,74%, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Agustus 2024) yang berada pada 6,75%. Meskipun persentase menurun, jumlah penganggur justru naik menjadi 1,81 juta orang, meningkat dari 1,77 juta orang pada periode sebelumnya.
Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2025 sebesar 68,91% (meningkat 1,57 poin dibandingkan Februari 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Februari 2025 naik sebanyak 0,90 juta orang menjadi 24,99 juta orang dibandingkan Februari 2024.
Hanya saja, jumlah pengangguran pada Februari 2025 meningkat sebanyak 0,02 juta orang dibandingkan Februari 2024. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 6,74%.
TPT merupakan persentase jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dibandingkan dengan total populasi yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari warga berusia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
"Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat mencapai 24,99 juta jiwa, dengan penyebaran terbesar adalah sebagai tenaga kerja/pegawai sebanyak 40,58% dan wirausaha sebanyak 22,53%," ujar Darwis Sitorus, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat saat mengumumkan data tingkat pengangguran Jabar, pada bulan Mei lalu.
Dalam janjinya untuk mengatasi pengangguran, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menciptakan peluang kerja baru melalui pengembangan investasi atau penanaman modal, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penanganan pengangguran di Jabar telah diakomodasi dalam berbagai program pembangunan. Program-program tersebut mendorong lahirnya lapangan kerja sambil tetap menjaga jaring pengaman sosial agar jumlah pengangguran di Jabar tidak meningkat.
Program-program tersebut telah tercantum dalam RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan dan disepakati oleh DPRD, bahwa lima tahun ke depan pembangunan Jabar menuju "Jabar Istimewa Lembur Diurus Kota Ditata".
Terdapat empat fokus utama yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan serta pengangguran dengan melalui pembukaan kesempatan kerja. "Empat misi gubernur ini pada akhirnya bertujuan mencapai visi yang ditetapkan, seperti misi pertama yang berupaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas atau Pancawaluya, sebagai dasar dalam menciptakan lapangan kerja dan menangani masalah pengangguran," kata Dedi Mulyadi, Senin 18 Agustus 2025.
Misi kedua, bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mencapai puncaknya baik di sektor pertanian maupun perdagangan, termasuk pariwisata dan bidang lainnya. Misi ketiga adalah mengurangi ketimpangan. "Pemerintah tidak ingin terjadi kesenjangan meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi," katanya.
Misi keempat, bagaimana membentuk masyarakat dan birokrasi yang responsif terhadap perubahan wilayah serta perkembangan teknologi. "Bila dilihat dari alokasi anggaran pembangunan dalam APBD, khususnya APBD Perubahan 2025 yang mencakup pergeseran di dalamnya, mengenai pengangguran, anggaran di berbagai sektor strategis dipengaruhi oleh gubernur guna mengurangi kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran dan penciptaan lapangan kerja," katanya.
Dedi menyampaikan, terdapat dua poin strategi pembangunan yang menjadi prioritas utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Strategi pertama yaitu meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan kesempatan kerja semakin tersedia. Strategi kedua adalah jaminan sosial serta pemenuhan layanan dasar masyarakat termasuk persiapan menghadapi bencana alam.
Dukungan
Memasuki tahun 2025, persediaan sumber daya Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendapat dukungan dari realisasi investasi pada 2024 yang mencapai Rp 251,1 triliun. Angka ini merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia dan dianggap membanggakan mengingat terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi nasional maupun global.
Dilaporkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Jawa Barat pada awal 2025, realisasi investasi tersebut mencapai 60% berasal dari penanaman modal asing (PMA) atau sekitar Rp 149 triliun, sedangkan sisanya berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau sekitar Rp 101 triliun.
Menurut Kepala Bappeda Jawa Barat, dukungan terhadap investasi diwujudkan melalui perubahan dan pergeseran anggaran APBD tahun 2025. Setelah Gubernur Jawa Barat dilantik, terdapat penambahan dana untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 1,8 triliun, naik dari semula Rp 600 miliar, serta tambahan anggaran perhubungan sebesar Rp 670 miliar, meningkat dari awalnya Rp 50 miliar. Dengan pembangunan di bidang infrastruktur dan perhubungan, tujuannya adalah agar investasi dapat masuk ke Jawa Barat secara lebih luas dengan didukung oleh infrastruktur yang lebih baik.
"Selain infrastruktur, gubernur juga melakukan perubahan tata ruang agar investasi yang masuk bisa diterima, namun sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya atau tidak bersifat eksploitatif," katanya.
Gubernur Jawa Barat juga mendorong iklim investasi dan usaha yang mendukung dengan menyalurkan APBD pada perubahan dan pergeseran tahun 2025 ini untuk membentuk Satuan Tugas Antipremanisme dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Bentuk dukungan lainnya adalah pembelian motor operasional untuk polres-polres dengan total senilai Rp 24 miliar.
Dalam pembangunan sumber daya manusia, menurut Dedi, Gubernur Jabar menyisihkan sekitar Rp 200 miliar untuk penguatan vokasi melalui pelatihan di Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapat dana sebesar Rp 115 miliar untuk pendukung UMKM, serta di bidang olahraga dilakukan penguatan SDM berprestasi dan di bidang kesra sebesar Rp 150 miliar.
Langkah keempat, dalam rangka memacu sektor perekonomian di bidang pertanian, dialokasikan dana sebesar Rp 125 miliar. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman pangan khususnya tanaman padi, pembangunan irigasi pertanian senilai Rp 100 miliar, pupuk dan bibit tanaman perkebunan sebesar Rp 15 miliar, benih ikan serta menjaga potensi perikanan kelautan sejumlah Rp 12 miliar, pariwisata sebesar Rp 21 miliar, fasilitasi perdagangan senilai Rp 7 miliar, serta BUMD sebesar Rp 2 miliar.
"Itu adalah langkah pengembangan di bidang ekonomi agar mampu meningkatkan produksi serta kemampuan belanja masyarakat sesuai dengan potensi perekonomian Jawa Barat," katanya.
Langkah kelima, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pengembangan ekonomi di pedesaan yang diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan investasi di kawasan perdesaan. Mereka menyalurkan dana bantuan keuangan desa sebesar Rp 700 miliar. Rata-rata setiap desa menerima Rp 145 juta, lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 130 juta per desa.
"Bobotnya sebesar Rp 145 juta, di mana Rp 90 juta di antaranya dialokasikan untuk infrastruktur desa. Dulu, dana tersebut biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan sosial, tetapi saat ini fokusnya lebih ditekankan pada sektor infrastruktur desa," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan insentif pajak berupa penghapusan denda kendaraan serta pokok pajak kendaraan yang sebelumnya belum pernah sepenuhnya dihapuskan. Biasanya pemutihan hanya menghapuskan denda saja, namun tahun ini pemerintah menghapuskan baik denda maupun pokoknya.
"Bagi industri dan pelaku usaha, kebijakan ini cukup membantu dalam memaksimalkan aset mereka," katanya.
Kepala Bappeda Jabar juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan kebijakan untuk kembali membuka operasional tambang setelah dilakukan evaluasi selama beberapa minggu terakhir. Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat bersama tim telah memastikan perusahaan yang sah dan telah memenuhi kewajiban RAKB akan dioperasikan kembali, tentu dengan pengawasan yang lebih ketat serta lebih mengutamakan kebutuhan proyek infrastruktur provinsi terlebih dahulu.
Dengan enam langkah tersebut serta didukung anggaran yang cukup besar, diharapkan sektor industri, pertanian, dan perekonomian lainnya dapat berkembang di Jawa Barat serta menciptakan kesempatan kerja, termasuk mengurangi tingkat pengangguran," katanya.
Kebutuhan dasar
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kebutuhan pokok warga tetap terpenuhi, termasuk bagi mereka yang sedang tidak bekerja, agar tidak menjadi beban ekonomi tambahan. Saat menganggur, mereka tetap membutuhkan makanan, pengobatan jika sakit, serta layanan pendidikan khususnya untuk SMA/SMK/SLB. Oleh karena itu, pemerintah provinsi menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 1,2 triliun untuk RKB, USB, perlengkapan kelas, perabot ruangan, dan BPMU.
Di sektor kesehatan, pemerintah provinsi menambah dana sebesar Rp 320 miliar untuk meningkatkan layanan di enam rumah sakit atau RSUD, salah satunya yaitu RSUD Patrol Indramayu yang tahun ini mendapatkan DED.
"Belum lagi untuk pemasangan instalasi listrik gratis, kita menyiapkan tambahan dana sebesar Rp 200 miliar untuk rumah bagi masyarakat kurang mampu yang telah diverifikasi dan divalidasi di lapangan. Sekitar 80.000 rumah telah diverifikasi dan berhak mendapatkan bantuan," katanya.
Untuk rumah yang tidak layak huni serta rumah panggung akibat bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan dana sebesar Rp 110 miliar dalam pergeseran dan perubahan anggaran. Dana tersebut mencakup pembangunan rumah pasca-bencana, khususnya yang terkena banjir dan longsoran tanah.
"Untuk antisipasi bencana alam, kami menyediakan dana sebesar Rp 200 miliar, penanganan sampah sebesar Rp 15 miliar, serta reboisasi senilai Rp7 miliar," katanya.
Dengan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong agar layanan dasar dan jaminan sosial masyarakat tetap terjaga meskipun tingkat pengangguran tinggi, karena para penganggur tidak merasa terbebani berkat pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan pasokan listrik yang telah ditangani oleh negara.
"Pada saat kita menghadapi pengangguran, banyak aspek yang kita dukung, bukan hanya satu saja. Perubahan dan pergeseran anggaran dalam APBD 2025 kami lakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran," katanya.
Dedi menjelaskan, penurunan angka pengangguran menjadi prioritas tetapi harus dilakukan secara bertahap. Titik-titik yang perlu diperbaiki akan menjadi fokus gubernur pada tahun ini, yaitu infrastruktur. Tahun depan, pemerintah akan memprioritaskan pelayanan dasar, kemudian lapangan kerja, dan masuknya investasi.
Mengenai pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat telah memprediksi angka tingkat pengangguran terbuka akan terus menurun setiap tahunnya. Menurut rencana, pada akhir tahun 2030 nanti angka TPT akan mencapai kisaran 5,86%-6,27% dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 967.000 hingga lebih dari satu juta orang.
Kepala Divisi Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Hendra Kusuma Sumantri menyampaikan bahwa sebagian besar penganggur di Jawa Barat berada dalam kisaran usia muda dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA dan SMK) mencapai 72,36%, di mana lulusan SMK memberikan kontribusi sebesar 40,71% dari total pengangguran usia muda. Perbedaan juga terlihat antara jenis kelamin dan wilayah, yaitu penganggur laki-laki sebesar 26,67% dan perempuan sebesar 19,42%, serta penganggur perkotaan sebesar 24,02% dan penganggur pedesaan sebesar 22,04%.
"Kami telah dan terus memperkuat kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan sekolah dalam konteks perekrutan tenaga kerja. Dalam hal ini, melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Forum Bursa Kerja Khusus SMK Jawa Barat, serta Forum Career Development Center (CDC) perguruan tinggi di Jawa Barat agar memudahkan industri dalam mencari calon karyawan yang dibutuhkan (Campus Hiring/Job Fair BKK)," katanya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menyebutkan bahwa sektor ekonomi kreatif juga mencakup pariwisata dan budaya. Oleh karena itu, jika sektor ini terus dikembangkan lebih jauh, dapat menjadi peluang alternatif untuk menjaga pertumbuhan perekonomian. Langkah yang saat ini sedang dijalankan adalah pengembangan ratusan desa wisata di Jabar. Dari total 5.311 desa yang ada, setidaknya 682 desa telah diubah menjadi desa wisata.
Program tersebut memperluas peluang pengembangan desa wisata. Tidak hanya desa yang berada di kabupaten, tetapi juga kampung-kampung unik yang terdapat di perkotaan. Iendra menyampaikan, destinasi wisata andalan Jawa Barat tidak hanya berupa pemandangan alam. Namun, telah berkembang ke wisata buatan manusia seperti sektor pariwisata budaya dan kuliner.
Kontribusi sektor pariwisata Jawa Barat terhadap PDRB masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2023, angkanya masih berada di kisaran 3,2%. "Padahal, nilai realisasi investasi di Jabar pada tahun lalu mencapai besar Rp 251,1 triliun. Namun, untuk sektor pariwisata seperti desa wisata masih perlu ditingkatkan," ujarnya.
Bidang ekonomi kreatif dan UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mempercepat hal ini, Pemprov Jabar perlu berupaya keras serta meningkatkan kesesuaian antara iklim investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Pada Juli lalu, Pemprov Jawa Barat dilaporkan akan memanfaatkan interoperabilitas akses pertukaran data. Dengan demikian, pemerintah bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan celah yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja.Eva Fahas, Novianti Nurulliah/”PR”)***