Abenk Marco (41 tahun), dikenal karena perannya sebagai Cecep dalam serial Preman Pensiun, mengeluhkan kualitas layanan publik di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Awalnya, Abenk mengajukan izin pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk mendirikan masjid wakaf di Blok Martalaya, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.
Abenk menyatakan bahwa lahan tersebut dibeli oleh sutradara terkenal, Aris Nugraha, pada tahun 2022 dan diserahkan kepada Yayasan ANP Amal guna digunakan sebagai masjid, sarana sosial, pendidikan, serta kegiatan keagamaan.
Setelah beroperasi selama beberapa tahun, lahan tersebut kemudian diproses untuk membuat KRK (Keterangan Rencana Kota) dan selesai pada akhir tahun 2024.
"Pada awal tahun 2025, kami mulai membangun masjid dengan luas sekitar 194 meter persegi," ujar Abenk, Rabu (10/9).
Saat pembangunan masjid di atas lahan wakaf seluas 1.753 meter persegi mencapai sekitar 60 persen, pada Senin (11/8), petugas Satpol PP datang.
Petugas membawa Surat Perintah Nomor 300.2/1089-Satpol PP/2025.
"Petugas Satpol PP pada saat itu hanya bisa berjumpa dengan para pekerja. Kami diundang ke kantor Satpol PP pada Selasa, 12 Agustus 2025, dan diberitahukan bahwa bangunan masjid harus memiliki izin berupa PBG dan SLF," kata Abenk.
Setelah tidak lagi sibuk dengan jadwal syuting, Abenk kemudian berusaha mengurus izin melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Pada 19 Agustus 2025, ia tiba pukul 14.40 WIB, tetapi loket Dinas PUPR sudah dalam keadaan kosong meskipun seharusnya layanan masih berlangsung hingga pukul 15.00.
"Hari berikutnya saya kembali pagi, tetapi loket PUPR juga tidak ditemukan petugasnya. Sekitar pukul 10.00 empat orang staf tiba, dan penjelasan mengenai mekanisme izin diberikan hingga pukul 14.00. Sayangnya, penjelasan tersebut kurang jelas dan sulit dipahami," kata Cecep.
Ia mengakui kembali ke MPP pada 21 Agustus 2025 untuk mengirimkan surat keluhan resmi. Namun, saat itu loket PUPR kembali tidak berisi.
Diancam Demo oleh LSM
Saat proses izin masih berlangsung, pada tanggal 26 Agustus 2025, pihak Yayasan menerima surat dari sebuah LSM asal Bandung yang meminta klarifikasi terkait PBG. "Dalam surat tersebut disampaikan bahwa jika tidak ada tindakan, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa," katanya.
Pada hari Senin, 8 September 2025, ia kembali datang ke MPP sekitar pukul 09.00, bersamaan dengan kedatangan petugas konter PUPR. Setelah berdiskusi dengan petugas selama 10 menit, ia kemudian meminta izin untuk melakukan siaran secaralive kegiatannya saat mendapatkan pelayanan.
Siaran yang berlangsung selama 46 menit telah ditonton sebanyak 69 ribu kali. "Saya melakukan live karena pelayanan publik merupakan ruang umum. Jadi agar masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana proses perizinan yang sedang kami jalani," katanya.
Berdasarkan pengalamannya, menurut Cecep terdapat dua masalah dalam pelayanan, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme perizinan serta standar pelayanan publik yang belum sesuai dengan SOP.
"Garut memiliki wilayah yang sangat luas. Banyak warga yang mungkin harus menempuh jarak puluhan bahkan ratusan kilometer untuk mengurus izin. Pelayanan seharusnya lebih mempermudah masyarakat, jika seperti ini maka dinamakan buruk." katanya.
Berdasarkan kondisi tersebut, ia mengakui telah melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman dan Inspektorat Garut agar pelayanan publik dievaluasi dan diperbaiki.
Pada tanggal 9 September, bernama Cecep, pihak Yayasan kembali menerima surat dari LSM yang sama dengan isi mengenai akan diadakannya aksi demonstrasi pada tanggal 18 September terkait belum adanya PBG dalam proses pembangunan masjid.
"Beberapa jam kemudian kami kembali menerima surat pembatalan aksi protes dari LSM tersebut," katanya.
Sampai saat ini, pihak yayasan masih menyelesaikan berbagai dokumen persyaratan izin dengan harapan proses pembangunan masjid wakaf tersebut dapat segera dilanjutkan tanpa adanya hambatan administratif.
Kepala Dinas PUPR Agus Ismail belum memberikan pernyataan resmi. Ketika dihubungi, ia meminta kesempatan.